Aksi premanisme meresahkan masyarakat. Mereka juga membuat sejumlah program pembangunan pemerintah terhambat. Sebut saja lahan parkir yang sering dikuasai dan kejadian waduk Pluit.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat mendahulukan langkah persuasif untuk merangkul preman. Seperti yang sedang dirancang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dia akan memberi pekerjaan kepada para preman dan menggajinya dengan nominal besar, Rp4 juta per bulan.
“Tentunya premanisme tidak bisa disingkirkan begitu saja seperti kata Pak Gubernur (Joko Widodo). Tetapi mereka akan diperkerjakan. Kami sanggup menggaji mereka sebesar Rp4 juta. Itu menjadi target kita,” ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (28/6).
Menurut dia dan Joko Widodo, memberantas aksi premanisme dengan tindakan kekerasan tidak akan efektif. Keduanya percaya, para preman tidak bisa disingkirkan begitu saja, tanpa diberikan pekerjaan untuk menghidupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Pemprov pun sanggup memberikan pekerjaan kepada para preman dengan gaji yang cukup besar mencapai Rp4 juta per bulan. Pada beberapa waktu lalu, Pemprov DKI Jakarta berhasil membuktikan mampu menggaji supir bus TransJakarta hingga Rp7 juta per bulan. Oleh karenanya, Ahok optimistis Pemprov DKI Jakarta mampu menggaji preman Rp4 juta.
“Kita tidak apa-apa membayar orang dengan baik, yang penting masuk ke negara ini lebih baik. Kamu gaji orang Rp2 juta terima income 30% atau gaji mereka Rp4 juta, tetapi masuk income 100%. Pilih mana?” tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, dia mengatakan pemerintah sebenarnya tidak terlalu khawatir dengan lahan-lahan parkir yang dikuasai preman. Sebab, pemprov masih percaya dengan kinerja aparat penegak hukum.
“Kita punya aparat kok, seperti Polisi Militer, Paspampres, Kopasus mau bantu kita. Lalu ada Brimob, Polda Metro Jaya yang siap mendukung. Termasuk kapolres-kapolres berkomitmen mau memberantas premanisme,” kata dia. (Bob)
Sumber
MetroTvNews
Ikuti @beritaaneh
